Kategori
Shopping

Kemenkeu Bakal Genjot Belanja

Kemenkeu Bakal Genjot Belanja

Kemenkeu Bakal Genjot Belanja, – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggenjot belanja pemerintah sebagai upaya untuk memulihkan sektor kesehatan maupun ekonomi.

Pasalnya ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 tercatat mengalami pertumbuhan negatif 5,32 persen.

“Seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru yang di berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi diharapkan berjalan dengan percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Di kuartal III dan IV, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 triliun terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui belanja perlindungan sosial. Program belanja perlindungan sosial sudah berjalan sebesar Rp85,51 triliun dan akan diperluas dan ditambah.

Antara lain dengan bantuan beras untuk penerima PKH Rp4,6 triliun mulai cair September, bantuan tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp5 triliun akan cair Agustus, ketahanan pangan.

Dan perikanan Rp1,5 triliun, bantuan produktif untuk 12 juta UMKM atau Rp2,4 juta per UMK sebesar Rp28 triliun. Dan bantuan gaji Rp600 ribu untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja, sebesar Rp31,2 triliun,” ungkapnya.

Penjaminan Kredit UMKM

Selanjutnya, program PEN sisi penawaran harus diperkuat. Kombinasi antara penempatan dana murah pada perbankan dengan penjaminan kredit UMKM serta penjaminan kredit korporasi padat karya diharapkan menggerakkan kredit.

Penempatan dana pada bank Himbara diharapkan dapat dilakukan leverage hingga tiga kali dalam jangka waktu tiga bulan, sementara untuk BPD dilakukan leverage dua kali.

Dengan demikian, dengan penempatan dana saat ini sebesar Rp30 triliun di bank Himbara dan Rp11,5 triliun di BPD diharapkan dapat di-leverage hingga Rp113 triliun.

“Dalam waktu dekat dapat dilakukan penempatan dana kembali pada bank-bank yang lain. Sementara melalui skema penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi padat karya, diharapkan akan dapat mendukung penyaluran kredit masing-masing Rp65 triliun hingga Desember,” jelas dia.

Febrio menambahkan, insentif sektoral juga harus diintensifkan. Insentif perpajakan seperti PPh 22 Impor, PPh 25, PPh Final PP 23. Dan Restitusi PPN dipercepat, telah dinikmati oleh 404.554 wajib pajak dengan nilai manfaat sebesar Rp16,56 triliun.

Manfaat paling tinggi dinikmati oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan.

“Diharapkan akan membantu pemulihan sektor tersebut. Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan kepada dunia usaha berupa Keringanan tagihan listrik untuk semua pelanggan industri, bisnis.

Dan sosial untuk Juli hingga Desember 2020 dengan nilai anggaran Rp3,1 triliun ini diharapkan menambah daya tahan perusahaan,” ujarnya.

“Aktivitas perekonomian di daerah juga harus terus didukung. Program pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp15 triliun telah diluncurkan.

Dan dimulai dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat sebesar Rp1,9 triliun dan DKI Jakarta Rp4,5 triliun. Program ini diharapkan bisa menggerakkan aktivitas perekonomian di daerah,” lanjut dia.